Konsepsi Politik Ibnu Sina

Konsepsi Politik Ibnu Sina
Oleh: Iis Kholilah

Politik merupakan salah satu sektor kehidupan. Kita tidak dapat menafikkannya sebagai salah satu dari bagian kehidupan yang telah diatur oleh Allah SWT. Menafikkan politik  berarti meragukan kesempurnaan Islam. Islam adalah agama yang sempurna, begitulah janji Allah dalam firman-Nya. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan meliputi aspek hukum, ibadah, akhlaq, ekonomi, mu’amalah, poiltik, dan lain sebagainya.

Meskipun begitu, tidak bisa kita pungkiri bahwa masalah pertama yang melanda kaum muslimin adalah politik. Mulai dari pemilihan khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW, terjadinya fitnah kubro yang sampai membagi umat Islam menjadi beberapa aliran—Syi’ah, Mu’tazilah, Khawarizmi,dan lain sebagainya—, hingga gelapnya dunia perpolitikan dewasa ini.

Mungkin dalam benak kita politik adalah dunia yang kotor, penuh dengan lumpur yang tidak dapat dihindari. Kita tidak dapat menyalahkan jika ada bahkan banyak orang yang berpikir demikian. Hal ini disebabkan kita hanya mempunyai sedikit role model ideal dalam dunia politik, seperti pada zaman Rasulullah SAW sebagi pemimpin negara Madinah ketika itu. Selama ini yang terlihat di sekeliling kita adalah banyak praktik politik yang jauh menyimpang dari ajaran Islam. Praktik politik demi mendapatkan kekuasaan yang dapat menghalalkan segala cara seperti berbohong, mencuri, mengorbankan saudara, atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain membuat kita gerah dan menarik diri dari perpolitikan. Meskipun realita perpolitikan di negeri kita bahkan di dunia seperti itu, tidak lantas kita menutup wajah terhadapnya. Justru itu, kita harus mencoba dan berusaha mewarnai dunia perpolitikan dengan warna Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, yaitu politik yang bertujuan memakmurkan manusia dan alam.

Sejarah mengabadikan bahwa Islam memiliki banyak tokoh Islam dengan sejumlah karya yang mempunyai pengaruh besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Sebut saja Al Farabi, Ibnu Sina, Al Ghazali, Ibnu Rusyd, Al Kindi, Al Khawarizmi, dan masih banyak lagi. Banyak disiplin ilmu yang tidak luput dari kajian mereka. Nama mereka tetap harum meskipun mereka telah wafat berabad-abad silam. Kemajuan ilmu pengetahuan saat ini tidak lepas dari sumbangsih pemikiran tokoh-tokoh ini.

Salah satu tokoh Islam yang akan kita coba paparkan pemikirannya adalah Ibnu Sina mengenai konsep politiknya. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu ‘Ali Huseyn bin Abdullah atau di dunia Barat dikenal dengan sebutan Avicenna. Ia dilahirkan di Bukhara pada 370 H (980 M) dan wafat pada 428 H (1037 M) di Hamadhan. Pada usianya yang ke-10 ia banyak mempelajari ilmu agama Islam dan menghafal Al Qur’an. Memasuki usianya yang ke-16 ia sudah menguasai teori tentang ilmu kedokteran ditambah praktik kedokteran seperti mengobati orang-orang sakit. Kemahsyurannya di bidang kedokteran menggema ke seluruh penjuru dunia. Keahliannya di bidang kedokteran melampaui dokter kaliber internasional Galen dan Hipocrates dari Yunani. Meskipun namanya menonjol di bidang kedokteran, kita tidak dapat menutup mata dari keahliannya yang multi kompleks di bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Dokter-politikus yang satu ini adalah filosof muslim yang taat beragama. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan memnbuatnya terus membaca dan menggalli ilmu dari manapun. Ketika ia menemukan kesukaran, hal yang ia lakukan adalah berwudhu, pergi ke masjid dan sembahyang sambil memohon pada Allah agar diberikan petunjuk atas kesukarannya. Di saat ia tertidur, sering kali dalam mimpinya ia menemukan jawaban atas kesukarannya itu.

Buku-buku karyanya banyak dijadikan panduan keilmuan para ilmuwan dan bahkan ada beberapa yang menjadi buku pegangan di beberapa universitas di Barat. Buku karyanya yang terkenal seperti Al Qanun, Al Syifa, ‘Ilmu Al Nafs, Al Najah dan masih banyak lagi buku dan maqolah yang dihasilkannya. Jumlah buku yang ditulisnya tak kurang dari 100 buah buku. Bahkan dalam referensi lain disebutkan sampai 276 buah yang meliputi buku dan risalah.

Berikut adalah beberapa konsep politik Ibnu Sina :

1.      Politik bagian dari agama

Menurut Ibnu Sina, politik tidak dapat dipisahkan dari agama. Karena menurutnya politik berhubungan erat dengan agama. Islam telah mengatur seluruh cabang kehidupan termasuk di dalam nya adalah politik. Politik harus dijalankan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Sehingga para pemimpin atau kepala negara haruslah orang yang taat kepada-Nya. Agama dan politik harus berjalan dengan serasi. Agama tanpa politik (baca: negara) akan mudah lenyap dan politik tanpa negara akan mudah hancur. Agama membutuhkan politik untuk dapat melaksanakan aturan agama yang ada secara maksimal. Politik membutuhkan agama untuk dapatmencapai tujuan politik yakni menjamin kemakmuran semua pihak. Imam al-Ghazali berkata: “Karena itu, dikatakanlah bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Dikatakan pula bahwa agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan roboh dan segala sesuatu yang yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang lenyap.” (dalam kitabnya al-Iqtishad fil I’tiqad hlm. 199).

2.      Politik kerakyatan

Kitab tadbiir al junuud wa al mamaaliik wa al ‘asaakir wa al rzaaqihim wa kharaaj al mamaaliik memuat perihal pertahanan dan soal keuangan dalam negara. Buku karya Dokter-Politikus ini menyebutkan bahwa seharusnya politik pertahanan adalah politik kerakyatan. Karena keuangan negara yang dipakai untuk membelanjai pertahanan, gaji angkatan bersenjata, dan lain sebagainya adalah uang yang berasal dari rakyat. Oleh karena itu, sudah seharusnya politik pertahanan itu menjamin keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Bagi Ibnu Sina, pengalaman politiknya masih kurang jika dia belum mengunjungi seluruh lapisan rakyat sampai yang paling bawah. Oleh karena itu, Ibnu Sina sempat mengadakan perjalanan selama 3 tahun untuk mengunjungi mereka secara langsung. Tidak lupa, Ibnu Sina menyempatkan waktu untuk bercengkerama dan berbicara dari hati ke hati mengenai tujuan negara dan cara pemerintahan yang diharapkan rakyat.

3.      Pemerintahan anti korup

Dalam sejarah hidupnya, Ibnu Sina pernah memegang jabatan dalam pemerintahan. Salah satunya adalah sebagai Menteri Pertama (First Minister)di Hamadhan. Politikus muda ini memulai perjalanan dan praktik politiknya di usia 27 tahun. Sepanjang perjalanan politiknya, Ibnu Sina mempunyai sikap yang sangat keras menentang terhadap para pegawai pemerintahan dan tentara yang korup,yang menyeleweng dari aturan yang berlaku. Tindakan korup yang dilakukan pegawai pemerintahan menimbulkan banyak rakyat yang hidup menderita. Sikapnya ini menimbulkan reaksi yang keras dari pihak Angkatan Bersenjata pada masa itu. Oleh karena sikapnya ini, Ibnu Sina pernah ditahan, menjadi buronan keamanan, bahkan mendapat hukuman “buang” atasnya.

4.      Politik kekeluargaan

Selain yang telah dipaparkan di atas, karakter politik ketuhanan yang dituju Ibnu Sina yaitu politik yang bersifat kekeluargaan. Dalam bukunya Al Syasah menerangkan bahwa ketika membicarakan negara berarti merundingkan politik, sekaligus membicarakan tentang keluarga dan rumah tangga, dan juga membahas soal pendidikan. Ibnu Sina melanjutkan bahwa:

  1. Negara adalah soal badan politik;
  2. Rumah tangga adalah sumber utama dari negara dan sumber inspirasi;
  3. Pendidikan adalah jalan yang paling esensial untuk negara.

Miniatur dari negara adalah rumah tangga. Negara diibaratkan sebagai sebuah keluarga (baca: rumah tangga). Anggota keluarga terdiri atas Ayah, Ibu, dan anak-anak. Setiap keluarga pasti mempunyai visi atau tujuan kedepan yang ingin dicapai dan disepakati bersama. Oleh karena itu, terdapat pembagian tugas dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuannya. Kita harus memupuk rasa saling menyayangi, menghormati dan tolong-menolong di dalamnya. Setiap anggota keluarga mempunyai andil yang sama besarnya untuk mencapai tujuan keluarga. Kesadaran akan tugas masing-masing, koordinasi dan hubungan yang baik antar anggota keluarga akan sangat membantu. Seseorang yang dapat me-manage kehidupan keluarganya dengan baik sudah mempunyai salah satu bekal untuk dapat mengatur negara dengan baik pula.

5.      Kontrol diri yang baik

Pada bagian akhir bukunya, Al Siyasah,Ibnu Sina sedikit memberikan tambahan kriteria seorang kepala negara beserta pegawai pemerintahan. Selain harus taat kepada Allah SWT, para pemimpin dan pegawai pemerintahan yang terpilih itu harus dapat mengenali dan memerintah (mengontrol) dirinya sendiri sebelum mereka memerintah orang lain. Mereka yang terpilih itu seharusnya dapat mengenali dirimereka tentang apa kelebihan dan kekurangan dirinya, sehingga dapat terus memperbaiki diri dan menjaga diri nya dari perbuatan yang tidak baik. Kita ketahui pula bahwa seorang pemimpin adalah teladan bagi orang yang dipimpin.

6.      Teori Negara Adil Makmur

Al Farabi, yang diakui oleh Ibnu Sina sebagai gurunya telah menemukan teori “Negara Utama” (Madinah al fadhilah). Dalam hal ini, Ibnu Sina mengikuti pendapat gurunya, yaitulebih menerima pendapat Plato dengan paham “sosialis” nya ketimbang Aristoteles.Menurutnya paham Platolebih sesuai dengan ajaran Islam yang lebih mementingkan masyarakat dari pada perseorangan. Merasa kurang puas dengan teori gurunya, Inbnu Sina membentuk teori negara baru yaitu “Negara Adil Makmur” yang mencakup tiga elemen penting yaitu “Madiinah al FAdhilah” (Negara Makmur Kolektif), “Madiinah ‘Adilah” (Negara Keadalian),dan “Madiinah al Hasan el Siirah” (Negara yang Berakhlak Tinggi).

Teori negara yang sederhana ini cukuplah mewakilkan tujuan negara (baca: politik) yang dicita-citakan jika dilaksanakan dengan baik. Yaitu terciptanya keadilan bagi semua pihak, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan dapat terwujud dengan baik. Hal ini didukung oleh warga negara yang berakhlak baik, sehingga mempunya kesadaran penuh akan tugasnya masing-masing. Negara dengan penghuni yang berakhlak baik pastilah akan dapat menjamin berlangsungnya kehidupan negara yang baik pula.

Terlepas dari pro dan kontra pemikiran Ibnu Sina baik di kalangan ulama Islam sendiri seperti yang datang dari Al Ghazali, kita masih dapat mengambil banyak hal-hal positif dari apa yang telah ditinggalkan Ibnu Sina. Ibnu Sina akan tetap menjadi harta berharga kemajuan peradaban Islam. Selain menjadi dokter, ia juga adalah seorang negarawan yang arif bijaksana dan teguh dalam berpendirian. Di antara sederetan panjang perjalanan politiknya, Dokter sekaligus Negarawan ini pernah menjadi Penasihat Pribadi Sultan Nouh di Kerajaan Samaniya di Bukhara, Administrator Daerah di Kharmaitan, Menteri Pertama dan Perdana Menteri di Hamdhan, serta Penasihat Agung di Isfahan. Di sinilah tantangan besar untuk kita semua sebagai umat muslim khususnya agar dapat berpolitik dengan baik dengan tidak mengesampingkan tujuan politik yang seharusnya. Sekiranya kita harus banyak meneladani Rasulullah SAW dan para tokoh muslim lainnya dengan akhlak baik yang menghiasi kehidupan mereka.

Referensi: buku Ibnu Sina (Avicenna) Sarjana dan Filosof Besar Dunia karya H. Zainal Abidin Ahamad

2 thoughts on “Konsepsi Politik Ibnu Sina

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s